Asas Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab


Nonton acara ILC edisi 19 Desember 2017 yang lalu yang membahas putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi terkait usulan Hukum Pidana Perzinahan dan LGBT sukses membuat emosi memuncak. Tak heran semenjak putusan itu diketuk palu, masyarakat pun ramai membicarakannya di Media Sosial. Yang pro dan kontra pun mulai berisik lagi berdebat, informasi pun mulai terdistorsi, muncul stigma-stigma yang provokatif, ujungnya membangkitkan pertarungan pemikiran dan idiologinya masing-masing.

Maka dengan sendirinya masyarakat pun terbagi, setidaknya yang pro dan yang kontra. Jelas yang pro terhadap pemidanaan perzinahan dan LGBT (pemidanaan lebih pas rasanya daripada kriminalisasi yang cenderung menjadi stigma negatif) adalah mayoritas dari kalangan umat islam selaku pemohon hukum, namun demikian masih ada segelintir dari umat islam sendiri yang menentangnya, kalangan ini mengidentifikasikan dirinya sebagai Islam Liberal, Islam Anti Diskriminasi, Islam Nusantara dst, sebuah arus pemikiran yang “bebas”. Di sisi kontra lainnya ada sebagian umat beragama lainnya di kalangan katolik yang berpendapat urusan tersebut tidak perlu masuk ranah hukum pidana, dan LSM – LSM yang selalu menjunjung tinggi label HAM dan Kebebasan.

Sejatinya, jika kita kembali memahami dasar negara kita, semangatnya adalah Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1 Pancasila) dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Sila ke-2 Pancasila), tanpa susah-susah menafsirkan, akal sehat akan mudah menyimpulkan ketika menghubungkannya dengan kasus perzinahan dan LGBT tersebut bahwa jelas itu bertentangan! Perzinahan dan LGBT bertentangan dengan Perintah Tuhan! Perzinahan dan LGBT tidak menunjukan Kemanusiaan Yang Beradab! itu biadab!

Namun uniknya pikiran manusia, tidak semua seperti yang kita atau saya pikirkan. Pasti banyak kondisi yang menyebabkannya, dan tidak mudah kita memahaminya kenapa. Itulah manusia, maka biarkanlah apa yang menjadi sistem kesepakatan bersama berjalan. Biarkanlah Demokrasi memutuskannya, kalaupun harus jumlah suara yang menentukan, itu sudah menjadi sistem yang disepakati. Maka Anggota DPR dan Pemerintah dalam hal ini harus mengambil tanggungjawab ini, karena buat saya ini hal yang mendasar dan sangat penting demi kualitas manusia dan masa depan Bangsa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s