Repost : HUKUM BEKERJA DI BANK…


PERTANYAAN :

Saya tamatan sebuah akademi perdagangan yang telah  berusaha salah satu bank. Padahal, saya  tahu  bahwa  bank  melakukan praktek  riba.  Saya  juga tahu bahwa agama melaknat penulis riba. Bagaimanakah sikap  saya  terhadap  tawaran  pekerjaan ini?

JAWABAN :

Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan  pada  asas  memerangi riba   dan  menganggapnya  sebagai  dosa  besar  yang  dapat menghapuskan berkah dari  individu  dan  masyarakat,  bahkan dapat mendatangkan bencana di dunia dan di akhirat. Hal  ini  telah  disinyalir di dalam Al Qur’an dan As Sunnah serta telah disepakati oleh umat. Cukuplah kiranya jika Anda membaca firman Allah Ta’ala berikut ini :

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Al Baqarah: 276)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu ...” (Al Baqarah: 278-279)

Mengenai hal ini Rasulullah saw. Bersabda :

Apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka untuk disiksa oleh Allah.” (HR Hakim)1

Dalam peraturan dan tuntunannya Islam menyuruh umatnya  agar memerangi  kemaksiatan.  Apabila  tidak  sanggup, minimal ia harus menahan diri agar perkataan maupun perbuatannya  tidak terlibat   dalam   kemaksiatan   itu.   Karena   itu   Islam mengharamkan  semua  bentuk  kerja  sama   atas   dosa   dan permusuhan,   dan  menganggap  setiap  orang  yang  membantu kemaksiatan bersekutu dalam dosanya bersama pelakunya,  baik pertolongan   itu   dalam  bentuk  moril  ataupun  materiil, perbuatan ataupun  perkataan.

Dalam  sebuah  hadits  hasan, Rasulullah saw. bersabda mengenai kejahatan pembunuhan :

Kalau penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu dalam membunuh seorang mukmin, niscaya Allah akan membenamkan mereka dalam neraka.” (HR Tirmidzi)

Sedangkan tentang khamar beliau saw. Bersabda :

Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, pemerahnya, yang meminta diperahkan, pembawanya, dan yang dibawakannya.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Demikian juga terhadap praktek suap-menyuap :

“Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya.” (HR Ibnu Hibban dan Hakim)

Kemudian mengenai riba, Jabir bin Abdillah r.a. meriwayatkan:

Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan hasil riba, dan dua orangyang menjadi saksinya.” Dan beliau bersabda: “Mereka itu sama.” (HR Muslim)

Ibnu Mas’ud meriwayatkan:

Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba, dua orang saksinya, dan penulisnya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)2

Sementara itu, dalam riwayat lain disebutkan:

Orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua orang saksinya –jika mereka mengetahui hal itu– maka mereka itu dilaknat lewat lisan Nabi Muhammad saw. hingga han kiamat.” (HR Nasa’i)

Hadits-hadits sahih yang sharih itulah  yang  menyiksa  hati orang-orang  Islam  yang  bekerja  di bank-bank atau syirkah (persekutuan)   yang   aktivitasnya   tidak    lepas    dari tulis-menulis dan bunga riba. Namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan  pegawai  bank atau  penulisnya pada berbagai syirkah, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi  kita  dan  semua  kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw. :

Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki  hanya dengan  melarang  seseorang  bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba.  Tetapi  kerusakan  sistem  ekonomi yang  disebabkan  ulah  golongan  kapitalis  ini hanya dapat

diubah oleh  sikap  seluruh  bangsa  dan  masyarakat  Islam. Perubahan  itu  tentu  saja harus diusahakan secara bertahap dan  perlahan-lahan  sehingga  tidak  menimbulkan  guncangan perekonomian  yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan    secara   bertahap   dalam   memecahkan   setiap permasalahan yang pelik.  Cara  ini  pernah  ditempuh  Islam ketika  mulai  mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad  dan  kemauan  bersama, apabila  tekad  itu  telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar.

Setiap  muslim  yang  mempunyai  kepedulian  akan  hal   ini hendaklah  bekerja  dengan  hatinya,  lisannya,  dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah  (sarana)  yang  tepat untuk   mengembangkan   sistem  perekonomian  kita  sendiri, sehingga  sesuai  dengan  ajaran   Islam.   Sebagai   contoh perbandingan,  di  dunia  ini  terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang  berpaham sosialis.

Di  sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang  nonmuslim  seperti  Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka.

Terlepas dari semua itu,  perlu  juga  diingat  bahwa  tidak semua  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  dunia perbankan tergolong riba. Ada diantaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan  perpialangan,  penitipan,  dan  sebagainya; bahkan sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram.  Oleh  karena itu,  tidak  mengapalah  seorang  muslim  menerima pekerjaan tersebut –meskipun hatinya tidak rela– dengan harapan tata perekonomian  akan  mengalami  perubahan menuju kondisi yang diridhai agama  dan  hatinya.  Hanya  saja,  dalam  hal  ini hendaklah  ia  rnelaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan  Rabb-nya  beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya:

Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.” (HR Bukhari)

Sebelum  saya  tutup  fatwa  ini  janganlah  kita  melupakan kebutuhan  hidup  yang  oleh  para fuqaha diistilahkan telah mencapai tingkatan darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan saudara  penanya  untuk  menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan  rezeki,  sebagaimana  firman Allah SWT :

“… Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Baqarah: 173}

~Fatwa-fatwa Kontemporer

Dr. Yusuf Qardhawi


Advertisements

Sunnatullah (invisible hand) dalam sistem perekonomian


Allah SWT berfirman :
“ Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”
(QS  Al-Qomar ayat 59)

dan QS As-Syuuro ayat 27
” Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.”

Mencermati  Firman Allah SWT tersebut dengan fenomena krisis keuangan saat ini sangatlah relevan. Hari ini manusia telah banyak melampaui batas-batas ketentuan yang telah Allah tetapkan bahwa segala sesuatu itu memiliki ukuran tertentu, ketika ukuran itu sudah tidak lagi sesuai dengan sunnatullah, maka yang akan terjadi adalah kerusakan dan kehancuran.

Tak terkecuali dalam sistem perekonomian, ukuran-ukuran sunnatullah itu pasti ada. Dalam konteks krisis keuangan yang terjadi sekarang, sistem keuangan dunia telah terlampau kelewat batas, sektor keuangan sangat timpang dengan sektor riil, jika kita perhatikan transaksi yang ada di pasar keuangan yang memperjual belikan sekuritas berupa saham, obligasi dan turunannya dibanding dengan transaksi di pasar nyata yang memperjualbelikan produk barang dan jasa yang nyata itu sangat jauh sekali gap-nya.

Ketimpangan ini yang menyebabkan sistem perekonomian yang umumnya berjalan sekarang belum dapat mengatasi kemisikinan dan mensejahterakan umat manusia secara keseluruhan. Kita masih mendapati jurang yang tinggi antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang miskin, kita masih menyaksikan ada Negara yang kaya raya di satu ekstrim dan Negara sangat miskin di ekstrim sebaliknya.

Beberapa waktu yang lalu, penulis menyaksikan di media ada seorang Pangeran Kerajaan di Timur Tengah yang sibuk belanja Pesawat Air Bus terbaru untuk kepentingan pribadinya, dia ingin memiliki istana yang bisa terbang kemana-mana, sebuah pesawat sekaligus istana buatnya, sedangkan di belahan dunia lainnya yang sangat dekat sekali dengan kita, masih dapat kita saksikan kemiskinan yang menjamur dimana-mana, orang rela mengorbankan jiwa mereka demi uang yang sesungguhnya tak ada nilainya dibanding jiwanya sendiri. Bagaikan langit dan bumi memang ekonomi dunia saat ini.

Semua fenomena itu terjadi karena distribusi kekayaan yang terhambat, ada distribusi perekonomian yang tidak mengalir semestinya sesuai dengan sunnatullah. Mestinya setiap manusia menyadari bahwa mereka didunia ini tidaklah memiliki apa-apa, semua ini hanyalah milik Allah, Tuhan pencipta Alam semesta beserta isinya. Manusia hanya dititipi saja sementara waktu. Artinya semua pengelolaan atas kekayaan yang ada mestinya sesuai dengan keinginan pemilik dong! Sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, dimana Dia sudah mengaturnya dalam ayat-ayat yang ada, baik yang tersirat dalam kehidupan, maupun yang tersurat di Al-Quran yang diperjelas lagi oleh Utusan-Nya.

Repost : Strategi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz


Umar bin Abdul Aziz telah menjadi proklamator dalam melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi modern, yang berhasil mencapai keseimbangan antara kekuatan supply and demand bahkan terjadi surplus pendapatan dalam neraca anggaran negara, tidak lain semua anggaran itu dipergunakan untuk memperbaiki kondisi rakyatnya dalam semua dimensi baik dalam dimensi spiritual maupun matriil, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup (kemiskinan dan pengangguran tidak didapatkan pada masa kepemimpinannya), dan tercapailah keadilan dalam pendistribusian kekayaan (anggaran) kepada rakyatnya, dan Umar Bin Abdul Aziz selalu menghimbau kepada rakyatnya untuk selalu melakukan investasi dalam berbagai bentuk dan juga menerapkan sistem perpajakan untuk mencapai keseimbangan ekonomi, secara ringkasnya Umar bin Aziz telah mampu mendesain rakyatnya dengan kemakmuran dan kesejahteraan, yang mana sistem konvensional tidak akan bisa mencapai target ekonomi yang mengagumkan ini.

Hal ini juga diakui Rogeh Garudi (penulis Prancis dalam bukunya kembali ke Islam), dia mengatakan: “Konsep ekonomi Islam sangat kontradiksi dengan ekonomi yang dipahami barat, yang mana ekonomi hanya dipahami sebatas produksi dan konsumsi sebagai tujuan utamanya; bagaimana dapat memproduksi sebesar-besar sehingga dapat menkonsumsi sebanyak-banyaknya baik komoditi itu bermanfaat maupun tidak, dengan tidak memperhatikan tujuan-tujuan hidup kemanusiaan, sedangkan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan saja, tapi bagaimana dapat mencapai keseimbangan”( Hasan Taqi : 1402 H, hal. 102).

Maka untuk menciptakan rakyatnya dalam desain kemakmuran dan kesejahteraan Umar bin Abdul Aziz mengimplementasikan strategi-strategi kebijakan ekonomi sebagai berikut:Pertama: Memberikan solusi terhadap “Problematika Ekonomi”, Problematika ekonomi akan terjadi apabila sumber ekonomi terbatas, akan tetapi kebutuhan manusia sangat beragam. Maka dari sini sumber permasalahan ekonomi adalah dua hal pokok,

a. Sumber ekonomi, dan

b. Kebutuhan ekonomi, baik dalam tingkat individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Maka upaya Umar bin Abdul Aziz dalam memberikan solusi atas problem pertama adalah :

Pertama dengan memberantas korupsi dari para koruptor baik dari kelas kakap sampai kelas teri. Agar semua kekayaan itu dikembalikan kepada negara.

Kedua dengan merekonstruksi sistem perpajakan, yang mana pada waktu itu banyak para pejabat yang tidak membayar pajak, akan tetapi rakyat kecil lah yang dikenai pajak yang melampui batas. Sehingga semua ini membutuhkan reformasi sistem perpajakan agar menjadi adil dalam pemasukan anggaran negara.

Ketiga, penghematan anggaran dalam pemberian fasilitas pejabat negara dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan dan kenegaraan.

Sedangkan dalam memberikan solusi problematika kedua adalah :

Pertama : Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan dengan berdasarkan Instruksinya kepada para menterinya dengan mengatakan:

“Wajib bagi orang muslim -(dengan kata muslim sebab mayoritas rakyatnya adalah muslim artinya adalah semua rakyatnya baik muslim dan non-muslim)- mempunyai rumah untuk bersinggah, pembantu yang dapat meringankan tugasnya, kendaraan untuk mencari pendapatan (kalau masa dulu kendaraan untuk berjihad), dan terpenuhinya perlengkapan rumah tangga”.

Dan semua kebutuhan rakyat ini dipenuhi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Hingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada rakyatnya: “Apa-apa yang kalian inginkan kirimkan surat kepadaku pasti aku penuhi”. Maka pada waktu itu sistem takaful sosial (jaminan sosial sudah diimplementasikan secara penuh). Kebutuhan-kebutuhan rakyat semua telah dipenuhi baik yang bersifat kebutuhan dasar ekonomi, sosial maupun pendidikan dan kesehatan. Semua gaji pegawai yang asalnya kecil dapat dinaikan bahkan dalam suatu riwayat Umar bin Abdul Aziz setiap hari memanggil-manggil

” Aina al- Muhtajun? Aina al-Ghorimun Aina an-Nakihun?” (Mana rakyatku yang membutuhkan bantuan? Mana orang-orang yang banyak hutangnya? Mana orang-orang mau menikah tapi tidak punya modal? Maka akan aku penuhi kebutuhan-kebutuhan kalian).

Dan semua kebutuhan rakyatnya telah terpenuhi pada masa Umar bin Abdul Aziz.

Kedua: Mengimplementasikan Secara Penuh Dasar Hidup Kecukupan Kepada Semua Rakyatnya. Maka dalam menerapkan kebijakan ini, Umar bin Abdul Aziz memulai dari diri dan keluarganya agar tidak hidup dengan bermewah-mewahan, bahkan gajinya sebagai seorang khalifah pun tidak diambil karena sudah kecukupan dari kekayaan pribadinya dan gaji tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dasar hidup kecukupan ini, Islam telah mewajibkan kepada negara agar dapat memenuhinya sebagaimana Ibnu Taimiyah Berkata: “Agar para penguasa mengambil kekayaan dari hal yang halal dan memberikan kepada orang-orang yang berhak”. Dasar ini juga mengambil intisari QS. Al-Hasyr: 7, yang mengatakan:

” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Yang diimplementasikan Rasul, Saw. Dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhori dalam sahihnya berbunyi:

“Barang siapa yang kaya agar dia dapat duduk dengan orang yang fakir dan barang siapa yang mempunyai kekayaan lebih agar dia duduk dengan orang yang kekurangan”.

Dari contoh hadis inilah menggambarkan adanya takaful ijtimai dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang kecukupan. Bertitik tolak dari dasar diatas Umar bin Abdul Aziz dapat menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya melalui kebijakan pendistribusian anggaran sesuai pada tempatnya. Sebagaimana kebijakannya yang mengatakan:

“Saya sangat senang agar para orang kaya (konglomerat) berkumpul dan memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang fakir, sehingga kita sama dengan mereka dan saya lah yang pertama kali, kekayaanku adalah kekayaan mereka”. (Khadijah Nabrawi: 1998, 57).

Pada suatu hari suatu saat rakyatnya yang bernama Anbasah bin Saad datang kepada Umar bin Abdul Aziz meminta kebutuhannya, untuk mengetahui konsep kecukupan itu (Haddu al- Kifayah). Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya: Ya, Anbasah Jika Anda memiliki harta yang halal maka cukuplah itu, dan jika harta itu haram jangan kau tambahkan keharaman itu, beritahulah kami! Apakah kamu membutuhkan bantuan? Dia menjawab tidak, kemudian Umar bertanya lagi: Apakah kamu punya hutang? Dia menjawab tidak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata:

“Bagaimana kami memberikan harta Allah kepadamu padahal kamu tidak membutuhkannya, jika Aku memberikan harta itu kepadamu berarti kami meninggalkan hak orang-orang fakir, dan jika kamu orang yang banyak hutangnya, maka akan aku penuhi hutangmu itu dan jika kamu orang yang membutuhkan maka akan aku beri kamu agar kamu dapat mandiri, Bertaqwalah kepada Allah, dari mana harta ini kami kumpulkan, intropeksilah dirimu sebelum Allah menanyakan pertanggung jawabanmu di hari kelak.

Ketiga: Mengimplementasikan Dasar ekonomi Berkeadilan Sosial dalam pendistribusian Kekayaan Rakyat. Dasar kebijakan ini sangat urgen sekali, khususnya bagi para pemegang kebijakan. Karena kefakiran dan pengangguran tidak lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang berkeadilan sosial, sehingga berdampak pada jurang pemisah yang sangat lebar antara masyarakat kaya dan miskin.

Maka dalam mereformasi kondisi masyarakat seperti ini Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil, hal itu dengan cara menginventarisir kebijakan-kebijakan pemimpin sebelumnya mana yang sudah sesuai pada tempatnya dan mana yang masih menyeleweng. Maka Umar bin Abdul Aziz mengkritik pemimpin sebelumnya (Sulaiman bin Abdul Malik) dalam strategi pemerataan pembangunan dan pendistribusian kepada rakyatnya dengan mengatakan: ” Sungguh Saya melihat orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin ditinggalkan dalam kondisi kefakirannya”. (Siratu Umar li Ibnu Abdi al-Hakim: hal. 135).

Dari kondisi semacam ini, maka Umar bin Abdul Aziz mengambil kesimpulan bahwa kefakiran dan kemiskinan itu disebabkan kebijakan distribusi dan pemerataan kekayaan dan pendapatan yang tidak adil, sehingga Umar bin Abdul Aziz menempuh kebijakan-kebijakan:

a. Melarang kepada para pejabat negara dalam menghamburkan kekayaan umat/negara, dan memerintahkan untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah diambilnya secara illegal, jika harta perorangan yang dirampas segera mengembalikan kepada pemiliknya, dan jika pemiliknya sudah tiada harta itu dikembalikan kepada ahli warisnya dan bila tidak didapati maka dikembalikan ke Baitul Mal.

b. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan mereka dijamin hidup layak yang berkecukupan (haddu al- kifayah) dengan cara distribusi pemberdayaan zakat, pajak, khoroj, usyur (beacukai) dan lain sebagainya.

Istilah sekarang dibutuhkan pemberdayaan UMKM, Koperasi, yang mana distribusinya agar merata dan berkeadilan. Dan pemerintahlah seyogyanya yang menjemput dan memberikan tawaran pemberdayaan itu sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz tiap harinya selau mencari dengan mengatakan: “Mana orang yang membutuhkan? Mana orang yang banyak hutangnya? Dan mana orang yang ingin menikah tapi tidak punya modal? Semua akan dipenuhi oleh Umar bin Abdul Aziz sebagaimana yang telah kita terangkan di atas. Maka dari sini pemerintah seyogyanya mengimplementasikan kebijakan Jaminan Sosial bagi yang masyarakat yang tidak mampu bekerja dan tidak produktif.

Keempat: Menerapkan Sistem Reformasi Perpajakan untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka sektor perpajakan adalah menjadi perhatiannya yang paling besar, karena dari sektor inilah semua sistem keadilan dan pertumbuhan ekonomi dimulai. Maka kebijakan reformasi perpajakan sangat penting, yaitu dengan menempatkan perpajakan secara proporsional, artinya; semua masyarakat dari kelas teri sampai kelas kakap semua warga negara dikenai pajak sesuai dengan banyak dan sedikitnya kekayaan yang masyarakat miliki (Kekayaan Kena Pajak (KKP)).

Karena pada masa Umawiyah sebelum Umar bin Abdul Aziz memerintah, sistem perpajakan ini sangat amburadul, dan banyak kekayaan ini didapatkan dari penindasan kepada masyarakat kecil dan para konglomerat dibebaskan dari perpajakan. Maka Umar bin Abdul Aziz menerapkan keadilan dan menempatkan kebijakan perpajakan sesuai dengan porsinya. Dan dia mengatakan bahwa Rasulullah diutus sebagai petunjuk tidak sebagai pengambil pajak. Dan perkataan ini juga dilengkapi oleh Ali, RA. “Pemimpin yang mengambil pajak dan ia tidak membangun rakyatnya, maka dia telah merusak negaranya”.

Maka tujuan dari pajak tidak lain adalah sebagai modal untuk membangun negaranya dengan berkeadilan sosial. Sehingga dengan demikian jurang pemisah antara kaya dan miskin akan hilang dalam tatanan sosial, karena adanya keadilan sesuai dengan proporsinya dan batas hidup layak telah terimplementasikan sebagai buah pembangunan yang bermodalkan dari pajak, zakat, SDA dan pendapatan negara lainnya.

Kelima: Proteksi Kekayaan Negara dan Rasionalisasi Pembelajaan Anggaran. Kekayaan umum (negara). Adalah kekayaan yang bersifat umum artinya semua unsur masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hal itu. Karena terlalu banyaknya kekayaan negara, otomatis proteksi ini akan melemah dan otomatis akan terjadi penyelewengan, korupsi harta negara. Maka pengawasan ini sangat penting agar kekayaan negara dapat diamankan dari tangan-tangan pencuri yang berdasi.

Sehingga langkah Umar bin Abdul Aziz dalam hal ini adalah memilih pejabatnya dari orang-orang yang amanah, professional dan tidak boros dalam membelanjakan harta negara. Maka anggaran birokrasi, fasilitas pejabat dan anggaran pembelian senjata militer harus dirasionalisasikan agar penghematan keuangan negara dapat terwujud demi mencapai pembangunan bangsa yang berkeadilan sosial, adil dan makmur.

Keenam: Mendorong Investasi dalam Berbagai sektor. Umar bin Abdul Aziz menghimbau kepada rakyatnya agar berinvestasi dalam semua bidang; industri, pertanian, biro jasa dan pelayanan, perdagangan dan semua bentuk mata pencaharian yang menghasilkan pendapatan untuk mewujudkan program hidup layak yang berkeadilan. Baik investasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Karena dalam ajaran Islam juga mendorong akan hal ini baik investasi matriil (duniawi) maupun in-matriil (akhirat).

Maka Umar bin Abdul Aziz menghimbau agar semua unsur ekonomi harus diberdayakan untuk mendapatkan pendapatan (materi/pahala) baik pemberdayaan itu berbentuk pemberdayaan SDM dengan kerja agar tidak ada pengangguran, investasi SDA dan penginvestasian modal finansial yang ada. Hal itu semua merupakan piranti/alat dalam mewujudkan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertambahan ekonomi nasional. Karena pengangguran dan kemiskinan itu tidak sesuai dengan syariah Islam, maka jangan sampai ada harta benda yang tertimbun, semua unsur kehidupan ekonomi harus berjalan sesuai dengan fungsinya demi kemanfaatan masyarakat secara luas.

Maka setelah melihat kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz di atas, maka seyogyanya Presiden mengubah kebijakan ekonominya dari growth with equity menjadi keseimbangan growth and equity, agar pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta pengangguran dapat teratasi secara serentak dan berkualitas. Disisi lain dibutuhkan implementasi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan serta reformasi sistem perpajakan nasional yang akuntansi publiknya tidak melebihi besarnya masyarakat dalam membayar zakat, hal ini dikenakan kepada semua masyarakat yang mengaku sebagai warga negara Indonsia baik dari golongan atas maupun masyarakat bawah.

Implementasi kebijakan yang kedua adalah pemerintah mementingkan tercapainya hidup layak dan sehat bagi rakyatnya sebagai program unggulan yang harus diterapkan. Dan kebijakan selanjutnya adalahpemerintah seyogyannya aktif dalam menjemput masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan ekonomi baik yang diprogramkan dalam bentuk UMKM, Koperasi, Perkerditan Syariah melalui Bank-Bank dan lain sebagainya, Jenis program dan bantuan pemerintah ini dapat didistribusikan secara merata dan berkeadilan sehingga sasaran pembangunan pemerataan dapat tercapai.

Yang terakhir Negara seyogyanya mendorong kepada semua masyarakatnya agar mereka dapat merubah gaya hidupnya menjadi masyarakat yang produktif melalui penginvestasian semua unsure-unsur produksi, menuju kemanfaatan dunia dan akhirat. Sedangkan bagi masyarakat usia non produktif negara menjamin kehidupannya dalam program jaminan sosial dan negara memberikan seluas-luasnya kesempatan yang sama kesempatan untuk bekerja kepada masyarakatnya dan juga mempermudah semua prosedur dalam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas.

Realistiskah Ekonomi Syariah (2)


Jadi dari kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZISWAF saja itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang luar biasa, dan berdasarkan syariah. itulah wujud ekonomi syariah. kenapa itu syariah? jelas karena semua itu dasarnya dari agama. Karena agama yang mengajarkan dan memerintahkan itu.Dan pengelolaan dana ZISWAF di jaman sekarang sudah lebih baik, dan Profesional. Sudah layaknya sebuah perusahaan. sampe ada promosi iklan di tv, dan  layanan Call Centre segala. Luar biasa bukan?

Salah satu model BAZ (Badan Amil Zakat) yang menurut saya salah satu yang terbaik adalah Dompet Dhuafa , meskipun saya merupakan bagian darinya, tidak bisa dipungkiri DD ini sudah sangat bagus dalam mengelola dana ZISWAF. Lihat Jejaring-Jejaringnya..lihat cakupan kegiatannya..lihat hasilnya.. tanyakan manfaatnya pada masyarakat..

Bidang pengelolaannya mencakup :

1. Layanan Kesehatan

2. Pengembangan Sumber Daya Insani/Pendidikan

3. Kewirausahaan

4. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Umum

5. Sosial lainnya sampai Penanggulangan Bencana

(detailnya silahkan kunjungi websitenya : http://www.dompetdhuafa.or.id)

semua itu nyata, ada Layanan Kesehatan Cuma-cuma alias gratis bagi masyarakat yang membutuhkan (Jaminan Kesehatan) sampai akan dibangun Rumah Sakit Besar nanti yang tentunya tidak seperti RS lain yang ” cenderung komersil”, ada Sekolah Gratis Berkualitas dengan fasilitas lengkap tingkat SMP-SMA, beasiswa pendidikan tinggi, hingga pelatihan gratis bagi guru-guru.. (Jaminan Pendidikan)

Ada pula aktifitas di dunia usaha, membina, menciptakan dan mengembangkan para pengusaha kecil supaya usahanya maju dan berkembang, menyediakan fasilitas-fasilitas umum dari dana wakaf berupa pembangunan/perbaikan mesjid, sekolah, dan saran umum lainnya, dan masalah sosial lainnya seperti membina para tunawisma, para pemulung, pengamen supaya kehidupan mereka bisa lebih baik, sampai bagaimana turun ketika ada bencana melanda di tanah air, atau kejadian-kejadian lain yang membutuhkan kepedulian, tak terkecuali kejadian di luar negeri seperti peperangan, konflik di Palestina, dst

Singkatnya, itulah potret ekonomi syariah yang realistis terjadi dan sungguh besar manfaat yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat/ummat. Bukan basa basi. Saya baru menceritakan satu contoh saja, selain DD ada begitu banyak badan dan lembaga sejenis yang ada di mesjid-mesjid, ada di lembaga pendidikan, di sekolah, di kampus, sampai di setiap perusahaan besar juga ada. Termasuk perusahaan saya sekarang ada LAZnya. Bisa dibayangkan seperti apa geliat aktifitasnya dengan berbagai programnya yang tujuannya satu : Bagaimana meningkatkan kesejahteraan ummat! Bagaimana Mengentaskan Kemiskinan!

Itu baru satu pilar dasar, belum masuk kepada pilar selanjutnya dimana disitu murni adalah kegiatan bisnis yang berorientasi profit, namun sesuai dengan prinsip syariah. Yang notabene skalanya jauh lebih besar, dan efeknya bisa jauh lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Belum berbicara Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, sampai Pasar Keuangan Syariah, Pasar Modal Syariah yang lebih besar dan kompleks. Dan saat ini semua ini juga sudah berjalan nyata, artinya realistis bisa diterapkan, dan sudah ada hasilnya, sudah ada manfaatnya.. tinggal bagaiman paradigma kita melihatnya. Kalau memandang : “baru disebut ekonomi syariah itu bila tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa kesalahan dalam penerapannya, kondisi ideal” ya wassalam.. itu utopia saja. Tidak akan pernah ada.

 

 

Realistiskah Ekonomi Syariah? (1)


Masih banyak yang meragukan ekonomi syariah bisa diterapkan, masih banyak yang bilang tidak realistis, hanya idealisme semata yang sulit untuk diwujudkan. kebanyakan orang masih menisbatkan ekonomi syariah hanya pada praktek perbankan syariah. Padahal perbankan syariah hanya satu bagian kecil saja, sama halnya dengan sistem perekonomian yang sekarang berjalan, perbankan hanya salah satu komponen saja sehingga tidak lantas merepresentasikan perekonomian secara keseluruhan. Perbankan syariah tidak bisa merepresentasikan ekonomi syariah sepenuhnya.

Keraguan itu bagi saya tidak beralasan, karena sudah jelas sebetulnya prakteknya. Dan sudah lama berjalan di Indonesia. Tinggal memang sebelumnya cara pandang kita yang harus sama. Perspektif atau paradigma mana yang kita gunakan dalam mendefinisikan ekonomi syariah itu sendiri.

Yang bagi saya harus menjadi prioritas pertama sekarang dalam ekonomi syariah di Indonesia adalah Optimalisasi Jaminan Sosial Masyarakat melalui Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf). Kita tahu kemisikinan dan kebodohan masih menjadi PR besar Bangsa Ini. Bukankah itu yang menjadi sasaran dan tujuan perekonomian sejatinya??

Yang saya pahami dalam ekonomi syariah fondasi pertamanya itu. Tools untuk mengatasi kemiskinan adalah ZISWAF. Jelas sekali bagaimana agama kita mengatur hal ini, Sumbernya dari mana, siapa yang berkewajiban menunaikannya, siapa yang berhak menerimanya, bagaimana pengelolaannya. Bahkan di Indonesia sendiri hal ini sudah diatur dalam UU, landasan hukumnya jelas, badan resminya juga sudah jelas. Singkatnya tinggal jalan saja…

Dalam prakteknya juga masing-masing kita sudah menyaksikan dari dulu kala bagaimana setiap mesjid di lingkungan kita menjalankan kegiatan ini. Ini sebetulnya murni kegiatan ekonomi kalau kita pakai kaca mata ekonomi, meskipun dasarnya dari agama.

Artinya ini realistis dan sudah lama berjalan, kita tidak bisa meragukan atau membantah yang satu ini. Ini satu contoh penerapan ekonomi syariah yang nyata. Manfaatnya nyata dan jelas dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal masih ada kekurangan dan belum optimalnya praktek ini, itu masalah lain. Di kehidupan dunia ini tidak ada yang 100% ideal, adalah mustahil kita menemukan setiap orang itu jujur..setiap orang tidak pernah salah.. betul Islam itu sempurna, tapi manusia tidak. Jadi tidak bisa kita mendefiniskan sesuatu itu sudah sepenuhnya murni syariah kalau tidak ada kesalahan, tidak ada kebohongan, tidak ada pelanggaran. Justru karena ketidaksempurnaan itulah ekonomi syariah hadir sebagai solusi terbaik untuk diterapkan mengatasi ketidaksempurnaan itu.

Saya pribadi termasuk orang yang merasakan manfaat ZISWAF itu, saya berhasil mengenyam Pendidikan Tinggi karena Dana ZISWAF. Tahun 2003 pertama kali kuliah status saya Mustahiq, 4 tahun kemudian jadi Muzakki. Ada Value Added yang nyata dan jauh lebih besar nilainya secara ekonomi. Multiflier Effectnya ada. Saya sendiri keluar dari kemiskinan, saya juga punya keluarga yang saya bantu, ada distribusi kekayaan juga untuk keluarga dari hasil pendidikan itu. Dan sangat mungkin membawa keluarga keluar juga dari kemiskinan. Jika 1 orang saya berhasil mengatasi kemiskinan 4 orang anggota keluarga saja, berarti akibat dari manfaat ZISWAF ini menurunkan 5x lipat orang miskin dalam waktu 4 tahun.Bahkan sangat mungkin lebih.

Jika ada 1000 orang model seperti saya. Berarti dalam 4 tahun telah terjadi penurunan orang miskin 5 ribu orang.

Ini satu perumpamaan sederhana saja dari penggunaan dana ZISWAF melalui beasiswa pendidikan saja, manfaatnya memang baru dirasakan di masa depan. Tidak langsung. Kita bisa bayangkan kalau semua cara optimalisasi dijalankan secara serempak dan berkesinambungan. Beasiswa jalan, bantuan modal usaha jalan, bantuan pelatihan skill jalan, pendampingan usaha jalan, bantuan langsung juga jalan, penyediaan sarana dan fasilitas jalan, berapa banyak orang yang bisa kita keluarkan dari belenggu kemiskinan?

 

Tentang Kegiatan Ekonomi Syariah (3)


Tahun pertama berkecimpung di kegiatan kegiatan ekonomi syariah habis mengurusi internal pengurus ISEG. Puncaknya akhirnya kedapatan amanah untuk menyelenggarakan Kongres ISEG ke VI, acara musyawarah tahunan untuk memutuskan hal strategis organisasi, memilih ketua baru, pertanggungjawaban ketua lama, dan merumuskan AD/ART dan hal strategis lainnya.

Yang menarik disini adalah saya bisa jadi salah satu calon ketua, di ISEG namanya President.. agak kaget juga ada yang mengusulkan saya, gak kepikiran juga sebelumnya. Biasanya di ISEG baru memasuki tahun ke-3 baru bisa jadi calon president, jadi ada jalur karir.. staf dulu baru manajer baru jadi pengurus inti/ jadi president.. jadi mestinya yang dicalonin disitu adalah mereka yang sudah jadi manajer, tapi saya yg masih staff langsung jadi calon president.. salah satu dari 3 orang calon president ISEG. apa karena saya ketahuan lebih tua ya? hehe tapi ada staf yang lebih tua juga, bahkan mumpuni tapi gak dicalonin..

Waktu itu saya tampil kurang meyakinkan..udah lumayan capek juga nyiapin acara itu, plus baru pulang dari DT, kerja lembur.. agak kurang tidur. yang kepilih akirnya calon yang lain. dari awal proses kongres sampai pemilihan president waktu itu terekam dengan baik dokumentasinya. saya masih pegang CD Video-nya sampai sekarang. .senyum-senyum melihat diri sendiri dan alotnya musyawarah, dan kejadian2 lucu plus mengharukan..mungkin hanya kongres ini yang terdokumentasi dengan baik sampai ada videonya. setidaknya sampai kepengurusan saya waktu itu, entah kalau yang sekarang seperti apa.

Setelah itu, saya ditawari jadi Direktur Organizational.. mungkin karena saya dinilai orang yang organisatoris, dan sebelumnya pengalaman mengurus internal. maka saya diamanahi disitu. membawahi urusan Internal Affair, Eksternal Affair dan PIC (P… Information Centre) P nya apa ya kok lupa, jigana Publication.. 😀

Sekilas ini bagian yang sangat vital bagi organisasi, bagaimana membangun kepengurusan yang solid, membina kerjasama dan hubungan yang baik dengan pihak ke-3/ stakeholder, dan membangun sistem informasi dan komunikasi yang baik.

Di Fase ini, saya baru mulai merasakan sedikit “perjuangan” itu dalam ekonomi syariah..terutama setelah banyak berhubungan dengan pihak ketiga, berhubungan dengan jaringan organisasi/pihak2 yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah, baik level kampus, kota, provinsi sampai tingkat nasional. Dan di fase ini juga  saya mulai terjun langsung memperkenalkan, mensosialisasikan apa itu ekonomi syariah ke masyarakat dan lingkungan sekitar.

di fase ini saya mulai lebih mengenal FOSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam) , MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia), ABSINDO (Asosiasi BMT Seluruh Indonesia), PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), PINBUK  (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), dan Badan Usaha Syariah dari Bank Syariah, BPR Syariah, BMT, Koperasi Syariah, sampai Direktorat Perbankan Syariah BI..

di fase ini juga saya turun ke masyarakat, mulai dari anak sekolahan SMA lewat kegiatan Sharia Go To School, (SRS), P3ES (Program Percontohan dan Pemasyarakatan Ekonomi Syariah), sampai ke Desa melalui Sharia Goes To Village.. (SRV), masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, dan perlu tindak lanjut yang berbeda pula.

Dan karena posisi itulah saya mulai berhubungan dengan FOSSEI bersama wakil Perguruan Tinggi lainnya se Indonesia, dan terus terang di Level Jawa Barat tidak sesolid wilayah lainnya di Indonesia, padahal sebetulnya potensi Jabar ini besar dalam hal pengembangan ekonomi syariah. Pada Musyawarah Nasional FoSSEI di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta/Solo, saya pun dipercaya oleh wakil KSEI yang dari Jawa Barat, waktu itu hanya ada 4 KSEI dari Jawa Barat : dari Unpad, Uniku Kuningan, STEI IMEIs Cirebon dan UPI/Unisba. Miris.. melihat kondisi tersebut,  dan terpancing juga oleh semangat di wilayah lain, akhirnya saya terima amanah itu, ingin membuktikan kalau di Jawa Barat juga bisa.. jiwa muda keluar..

Sepulang dari itu aktifitas mulai menggunung.. yang jadi korban adalah akademisku..yang stabil IPKnya gak naik, gak turun, stabil di level nanggung. Terjadi Trade-Off.. ini tidak baik sebetulnya. Peran pokok Mahasiswa mestinya tetap yang utama, karena itu pegangan masa depan kita, mestinya bisa seimbang, tidak ada yang dikorbankan, Keduanya penting, tapi porsinya harus diatur biar seimbang. disini saya kurang berhasil.. meskipun akhirnya lulus dengan IPK sesuai target, tapi targetnya target rata-rata aja..target pragmatis kalau akademis. Lulus maksimal 4 tahun dengan IPK minimal 3,00 !! 😀

Oiya di fase ini juga akhirnya saya mulai merintis berdirinya BMT di kampus, namanya BMT ISEG bersama beberapa teman saya, sempat seru juga perdebatan gara-gara BMT ini, sampai harus diakhiri dengan Voting dari 5 orang karena perbedaan konsep. akhirnya 3 suara ada di konsepku, dan itu yang berjalan sampai sekarang.. sudah 5 tahun berjalan. menarik juga untuk diceritakan nanti.

Disinilah puncak kesibukan selama menjadi mahasiswa, kurun waktu 2006-2007, ya jadi Direktur ISEG, Ya jadi Koreg FOSSEI, Pendamping Asrama Etos, Kabid Usaha KKMB, Permais, KSI.. tambah lagi BMT ISEG..untungnya di DT sudah tidak lagi..